Review Artikel: Not Quite the Sum of Its Parts: Public Diplomacy from an Australian Perspective

Not Quite the Sum of Its Parts: Public Diplomacy from an Australian Perspective oleh Caitlin Byrne dalam Exchange: The Journal of Public Diplomacy, Fall Edition, Tahun 2010

Source

Artikel ini memaparkan gambaran mengenai diplomasi publik di Australia. Byrne memberikan pandangan bahwa Australia cukup tertinggal dalam diskusi internasional mengenai diplomasi publik terlihat dalam  kalangan birokrasi pemerintah dan akademik, dimana diplomasi publik belum dipahami sebagai sebuah konsep, sementara dalam dunia internasional ia telah menjadi suatu topik yang ramai diperbincangkan. Hasil penelitian Byrne ini didasari oleh beberapa fakta, seperti terpusatnya debat politik Australia di isu-isu domestik sehingga kurang memperhatikan isu-isu internasional. Fakta lain juga didapatkan melalui data dari Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), mengenai minimnya anggaran yang disediakan bagi para praktisi terkait bidang diplomasi, untuk ikut serta dalam konferensi internasional yang membahas mengenai isu diplomasi publik. Fakta berikutnya adalah masih sangat sedikitnya pembahasan mengenai diplomasi publik di lingkaran akademisi di Australia, serta belum adanya pendefinisian yang ajek dan dipahami betul. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Pauline Kerr dari Australia National University, ia mengakui bahwa masih sedikit tulisan-tulisan ini (diplomasi publik) di dalam negeri (Australia), ia pun mengungkapkan bahwa dari literatur diplomasi yang ada di Australia, diplomasi publik  belum menjadi suatu topik yang dianggap menarik oleh para akademisi Australia.[1]

Penelitian ini membahas pula usaha-usaha yang telah dilakukan Australia untuk mengembangkan diplomasi publik baik sebagai sebuah konsep, maupun sebuah praktik langsung, seperti:

1.       Pendefinisian diplomasi publik Australia oleh Komite Senat Australia, yakni sebagai “work or activities undertaken to understand, engage and inform individuals and organisations in other countries in order to shape their perceptions in ways that will promote Australia’s foreign policy goals” (Pekerjaan atau aktivitas yang diambil untuk memahami, mengikat dan menginformasi individu-individu atau organisasi-organisasi yang ada di negara lain dalam rangka membentuk persepsi mereka yang bertujuan untuk mempromosikan tujuan-tujuan kebijakan luar negeri Australia).
2.   Koordinasi antara DFAT dengan organisasi-organisasi seperti AICC (Australian International Cultural Council), FCIs (Foundations, Councils, and Institutes), dan International Media Centre, dalam mendukung hal terkait urusan budaya, media, melalui publikasi-publikasi, internet, juga laporan-laporan tahunan.
3.    Praktik nyata terkait penanganan masalah isu serangan terhadap mahasiswa asing, khususnya keturunan India di Australia, melalui komunikasi strategis dengan pihak-pihak terkait seperti dengan pemerintah India dan publik India secara umum.

Dalam penelitian ini, Byrne beberapa kali mengungkapkan pentingnya peranan dan fungsi DFAT selaku wakil pemerintah, sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan diplomasi publik di Australia. Namun, ia masih memfokuskan diplomasi publik sebagai upaya yang dipegang kuat oleh pemerintah, dan belum memaparkan diplomasi publik dari dimensi-dimensi pelaku yang lain, yang sesungguhnya sangat beragam seperti melalui organisasi non-pemerintah, perusahaan-perusahaan multinasional, media, institusi pendidikan, ataupun industri hiburan. Paparan yang dituangkan dalam artikel ini memberikan masukan mengenai pentingnya diplomasi publik dalam dunia internasional saat ini, baik sebagai perbincangan teoritis, maupun sebagai praktik yang dijalankan langsung oleh suatu negara untuk membantu pencapaian kepentingan nasionalnya.

---

[1] Pauline Kerr, Australia National University, dikutip dalam Caitlyn Byrne, “Not Quite the Sum of Its Parts: Public Diplomacy from an Australian Perspective”, Exchange: The Journal of Public Diplomacy, Fall Edition, 2010, hal. 46